Get this widget

Announcement

How to LIKE + SHARE the article?
1. Click "Like"
2. Wait........
3. Click "Share"
==========================================
How to SEND the article to your friends or your own facebook?
1. Click "Send"
2. Wait........
3. fill the form.
3. Click "Share"

Daftar Isi

DAFTAR ISI»
    Widget edited by super-bee

Download and Read Comic Online

    Widget installed by el-vonix
    Widget installed by el-vonix
    Widget installed by el-vonix
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : el-vonix

Wednesday, May 4, 2011

PERJUANGAN PGRI (KURUN WAKTU TAHUN 1945-1950)

A.    PERJUANGAN DALAM MENEGAKKAN KEMERDEKAAN NKRI (BIDANG  POLITIK)
          Indonesia sengsara sejak dijajah oleh bangsa Asing , karena inilah bangsa Indonesia berjuang untuk mengubah nasibnya menjadi yang lebih baik. Begitu juga  PGRI, PGRI juga ikut berjuang menegakkan NKRI karena ingin mendapatkan kemerdekaan secara keberadaanya maupun secara harga diri. Selain itu perjuangan PGRI dititik beratkan pada: 


  • Menegakkan dan menyelamatkan kemerdekaan Indonesia yang diprokalmirkan tanggal 17 Agustus 1945, 
  • Merubah sistem pendidikan yang bersifat kolonial ke pendidikan yang bersifat nasional.
          Dalam masa perjuangan ini tak serta merta lancar, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong Indonesia untuk lebih giat memperjuangkan kemerdekaannya, antara lain :
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Karena PPKI ini telah dibentuk, maka Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dinyatakan bubar.
Pemerintah Jepang menginzinkan para anggota PKI melakukan kegiatan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dengan syarat :
1.             Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia ialah bangsa Indonesia harus berjuang bersama – sama dengan 
           pemerintah Jepang untuk memperoleh kemenangan dalam perang Asia Timur Raya.
2. Cita – cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan pemerintah Jepang yang bersemangat HAKKO  I CHIU (kemakmuran bersama di Asia Timur Raya).

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman Widyodiningrat pulang dari Saigon membawa berita bahwa Jepang akan memerdekakan Indonesia.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa sangat pada sekutu sebelumnya kota Hirosima dan Nagasaki di bom atom oleh sekutu.
       Meskipun berita kekalahan Jepang dirahasiakan Indonesia, tetapi para pemuda Indonesia telah mendengar berita itu lewat radio luar negeri. Oleh karena itu, para pemuda menuntut agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilakukan. Setelah peristiwa Rengasdengklok dan penyusunan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda, pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan.

       Pasukan sekutu yang dikirim ke Indonesia yaitu pasukan Inggris yang tiba di Indonesia pada bulan September 1945 dibawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison mendarat di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Padang dan Palembang, mereka mengakui Pemerinntah RI secara Defacto. Mereka menyatakan bahwa kedatangan pasukan Inggris ke Indonesia tidak untuk menghancurkan RI. Karena tugas pokok tentara sekutu datang ke Indonesia adalah :
1.       Melucuti dan memulangkan tentara jepang
2.       Mengurus orang-orang sekutu yang ditawan oleh jepang
3.       Memelihara ketertiban dan keamanan agar kedua tujuan tersebut dapat berjalan lancar
       Namun kedatangan tentara sekutu ini ternyata disertai oleh tentara NICA (Netherland Indies Civil Administration). Tentara NICA adalah tentara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. NICA itu sendiri berarti pemerintahan sipil Belanda atas Indonesia. Tindakan sekutu yang secara sepihak membebaskan para tawanan perang Belanda, membuat masyarakat Indonesia marah. Akhirnya terjadi pertempuran dimana-mana untuk melawan tentara Inggris dan Belanda, dan yang paling dasyat adalah pertempuran di Surabaya tanggal 10  November 1945.
       Dalam bidang pemerintahan juga terjadi kekacauan, antara lain :
a.                   Sistem kabinet Presidensial diganti menjadi kabinet Ministeriil (Parlementer) yang mengakibatkan keadaan dalam negeri tidak tenang,
b.      Berpindahnya ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta,
c.    Kabinet Syahrir mendapat oposisi hebat dari para pejuang, karena mereka dinilai terlalu lemah terhadap Inggris dan Belanda.


Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Selain menggunakan perjuangan bersenjata, para pemimpin bangsa melakukan perjuangan diplomasi. Untuk lebih jelasnya, kalian pelajari beberapa contoh perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam berbagai forum internasional di bawah ini.
1. Diplomasi Beras Tahun 1946
Antara India dengan Indonesia terdapat persamaan nasib dan sejarah. Keduanya sama-sama pernah dijajah dan menentang penjajahan. Oleh karenanya, ketika rakyat India mengalami kekurangan bahan makanan, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan padi sejumlah 500.000 ton. Perjanjian bantuan Indonesia kepada India ditandatangani tanggal 18 Mei 1946. Perjanjian ini sebenarnya merupakan barter kedua negara, sebab India ternyata juga memberikan bantuan obat-obatan kepada Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari diplomasi beras adalah Indonesia semakin mendapat simpati dunia internasional dalam perjuangannya mengusir Belanda.
2. Perundingan Linggarjati
Perundingan Linggarjati dilakukan pada tangga 10 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Scermerhorn. Perundingan tersebut dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris. Berikut ini beberapa keputusan Perundingan Linggarjati.
a. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra.
b. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
c. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda melanggar ketentuan perundingan tersebut dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.
3. Agresi Militer Belanda (Tanggal 21 Juli 1947)
Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer I. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Jadi tujuan serangan ini bersifat ekonomis. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer I. Belanda tidak menyangka apabila Amerika Serikat dan Inggris memberikan reaksi yang negatif. Australia dan India mengajukan masalah Indonesia ini ke Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN ada tiga negara yaitu:
a. Belgia (dipilih oleh Belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland;
b. Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby; dan
c. Amerika Serikat (dipilih oleh Indonesia dan Belanda) dipimpin Dr. Frank Graham.
Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian masalah Indonesia menjadi masalah internasional. Secara diplomatis jelas sangat menguntungkan Indonesia.
KTN berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam Perjanjian Renville. Selain itu juga mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan Belanda di Bangka.
4. Perundingan Renville

Perundingan Renville dilaksanakan di atas Geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Hasil perundingan tersebut adalah:
a. wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van Mook),
b. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk,
c. kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda,
d. RI merupakan bagian dari RIS, dan
e. pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.
Nasib dan kelanjutan Perundingan Renville relatif sama dengan Perundingan Linggarjati. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan
melakukan agresi militer II tanggal 19 Desember 1948.
5. Agresi Militer Belanda II, (Tanggal 19 Desember 1948)

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan aksi polisionil ke II. Belanda menduduki kota Yogyakarta, yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di Lapangan Udara Maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi-konsentrasi TNI. Dalam agresi kedua, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer.
Meskipun para pemimpin politik ditangkap, pemerintahan Republik Indonesia tidak berhenti. Sebelum ditangkap Presiden Soekarno memberikan mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat. Melalui PDRI, pemerintahan tetap terus berjalan. PDRI mampu memberi
instruksi kepada delegasi Indonesia di forum PBB untuk menerima penghentian tembak-menembak dan bersedia berunding dengan Belanda. Hal ini dilakukan dalam rangka menarik simpati dunia internasional. Selain itu untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI masih terus berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh Belanda.

6. Konferensi Asia di New Delhi

Konferensi Asia di New Delhi di selenggarakan pada tanggal 20 – 25 Januari 1949. Dalam konferensi tersebut hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dan lain-lain. Hasil konferensi meliputi:
a. pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta,
b. pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949,
c. penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, dan
d. penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.
Menanggapi rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 Januari
1949 yang isinya:
a. penghentian operasi militer dan gerilya,
b. pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda,
c. pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan
d. akan diadakan perundingan secepatnya.
Dampak Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia semakin mendapat dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda.
7. Perundingan Roem – Royen
Terjadinya Agresi Militer Belanda menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Amerika Serikat dan Inggris, bahkan PBB. Hal ini tidak lepas dari kemampuan pada diplomat Indonesia dalam memperjuangkan dan menjelaskan realita di PBB. Salah satunya adalah L.N. Palar. Sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda, PBB memperluas kewenangan KTN. Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI. UNCI kependekan dari United Nations Commission for Indonesia. UNCI dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika Serikat) dibantu Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia). Hasil kerja UNCI di antaranya mengadakan Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia Belanda. Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen. Dalam perundingan Roem-Royen, masing-masing pihak mengajukan statement. Lihat tabel 3.1
8. Konferensi Meja Bundar (KMB)
Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen. Sebelum KMB dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan dengan BFO (Badan Permusyawaratan Federal). Pertemuan ini dikenal dengan dengan Konferensi Inter-Indonesia (KII) Tujuannya untuk menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam menghadapi KMB. Konferensi Inter-Indonesia diadakan pada tanggal 19 – 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Pembicaraan difokuskan pada pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Keputusan yang cukup penting adalah akan dilakukan pengakuan kedaulatan tanpa ikatan politik dan ekonomi. Pada bidang pertahanan diputuskan:
a. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional,
b. TNI menjadi inti APRIS, dan
c. negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri.
KMB merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa Indonesia – Belanda. Kegiatan KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam KMB tersebut dihadiri delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan perwakilan UNCI.
Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB.
a. Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.
b. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.
c. Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.
d. UNCI diwakili oleh Chritchley.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya KMB menghasilkan beberapa keputusan berikut.
a. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
b. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
c. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
d. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
e. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
f. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
Pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penandatanganan pengakuan kedaulatan secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan Drs. Moh. Hatta, bersama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Sedangkan di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.
Berikut ini dampak dan pengaruh KMB bagi rakyat Indonesia.
a. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
b. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.
c. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
d. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
PERJUANGAN PGRI DALAM MERUBAH ATAU MEMPERBAHARUI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (BIDANG PENDIDIKAN)
        Meskipun masih dalam suasana perang tetapi perhatian terhadap bidang pendidikan tidak diabaikan. Mulailah diadakan usaha pengisian pendidikan dengan bernafaskan peralihan dari pendidikan yang bersifat kolonial (Belanda-Jepang) ke pendidikan nasional. Sebagai media organisasi, pada tahun 1945 mulai diterbitkan Majalah Guru Sasana yang kemudian diganti Suara Guru sampai sekarang.
        Perjuangan para ahli pendidikan terutama untuk mewujudkan pendidikan nasional dapat dilihat dari usaha usaha mereka dalam bidang pendidikan yang dilandasi UUD’45 pasal 31 dan pasal 32 ialah usaha untuk menyusun Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Menteri PP dan K yaitu Mr.Soewandi membentuk Panitia Penyelidikan Pendidikan dan Pengajaran (tahun 1946) yang diketahui oleh Ki Hajar Dewantara. Para guru dan rakyat juga menyumbangkan darmanya untuk kemajuan pendidikan dengan jalan Kongres Pendidikan 2 kali di Solo dan Yogyakarta.
        Mulai tahun 1948, diadakan hubungan dengan National Educatiom Assosiation (NEA) yaitu persatuan guru Amerika. PGRI diundang untuk melakukan peninjauan pendidikan di USA selama 8 bulan dan dijalin hubungan dengan WCOTP (World Confederation Of The Teaching Profession) atau Persatuan Guru Dunia yang mengutamakan peningkatan profesional guru yang bermarkas di Swiss. Organisasi ini mengundang Indonesia untuk menghadiri Kongres yang kedua bulan Juli 1948 di London. Dengan IFFTU (International Federation Of Free Teaching Union) yang bermarkas di Belanda.
Adapun Kongres Pendidikan yang diadakan adalah:
  1. Kongres Pendidikan di Solo 1947
Kongres ini diadakan di Solo tanggal 4-7 maret 1947 dibawah pimpinan Prof.Sunarjo Kalapaking dengan  tujuan yaitu meninjau kembali masalah pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1948 dibentuk Panitia Pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok pendidikan dan Pengajaran yang diusulkan oleh Menteri PP dan K yaitu Mr. Ali Sastroamidjojo dan diketahui oleh Ki Hajar Dewantara. Tugas dari panitia ini yaitu menyusun Recana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran di sekolah. Karena saking banyaknya permasalahan dalm bidang pendidikan maka tokoh-tokoh pendidikan Indonesia menganggap perlu diadakan konggres pendidikan yang kedua kalinya yaitu kota Yogyakarta. 
  1. Kongres Pendidikan di Yogyakrakyat 1949
Kongres pendidikan ini diadakan di kota Yogyakarta pada tahun 1949. Pada kongres ini dibahas mengenai masalah dasar-dasar pendidikan, hubungan pendidikan dengan kebudayaan. Menteri PP dan K yaitu Ki. S. Mangunsarkoro sangat berharap agar kongres ini dapat menghasilkan bahan-bahan yang bermanfaat dan dapat dipergunakan untuk menyusun Undang-Undang Pokok Pendididkan, agar pendidikan dan pengajaran dapat diselenggarakan sesuai dengan cita-cita  bangsa Indonesia.
                Perjuangan PGRI, para guru, rakyat, dan pemerintah dalam pendidikan berhasil menyusun tujuan Pendidikan Nasional. Khusus perjuangan PGRI 1945-1950 dalam pendidikan hasilnya dapat dilihat dari perjuangan PGRI yang terdapat dalam kongres-kongresnya sampai tahun 1950 sebagai berikut :
  1. Konggres PGRI I di Surakarta tahun 1945
Kongres ini meletakkan dasar-dasar jati diri PGRI yaitu :
a.       Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia
b.      Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran
c.       Membela hak­-hak nasib buruh dan guru khususnya
Dalam kongres I ini lahirlah organisasi guru yang kemudian diberi nama PGRI yang bersifat unitaristis, independent,non partai politik dan profesional. Dengan demikian para guru mempunyai satu-saunya wadah dan sarana untuk berjuang dan mewujudkan keprofesionalan guru.
  1. Konggres PGRI II Desember tahun 1946
Dalm kongres ini menghasilkan :
a.       Usulan agar pendidikan secepatnya diubah didasarkan atas kepentingan Nasional
b.      Usulan kepada pemerintah agar gaji guru tidak berhenti pada satu kolom
c.       Supaya disusun dan dikeluarkan UU Pokok Padi Pendidikan dan UU Pokok Perburuhan
  1. Konggress III Pebruari tahun 1948 di Madiun
Hasil dari kongres III ini antara lain :
a.       Mulai terbit majalah guru yang ang diberi nam Guru Sasana kemudian diubah menjadi Suara Guru.
b.      Mulai diadakan hubungan dengan Persatuan Guru Internasional, yaitu dengan National Education Assosiation, World Confederation of Organization of The Teaching Profession dan International Federation of Free Teaching Union.
                Pada kongres ini dibahas masuknya PGRI menjadi anggota SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), sabab diketahui bahwa SOBSI berorientasi pada politik PKI. Akhirnya PGRI keluar dari anggota SOBSI pada tanggal 20 September 1948, sebab PGRI dasarnya non politik dan berasaskan Pancasila. Kemudian PGRI masuk menjadi anggota GSBI (Gabungan Seluruh Buruh Indonesia) yang merupakan tandingan dari SOBSI.
  1. Konggres IV Februari 1950 di Yogyakarta
Berikut ini beberapa hasil kongres IV, antara lain:
a.       PGRI merupakan “disintregasi” sbagai akibat dari terbentuknya Negara RIS. Tetapi bersatu kembali dalam wadah PGRI. Hal ini dapat terjadi karena PGRI mengeluarkan Maklumat Persatuan.
b.      PGRI menyatakan diri telah bersatu  kembali dan tetap menggunakan AD/RT ke I hasil Kongres PGRI I

                PGRI mempelopori Persatuan dan Kesatuan bangsa dengan rela dan ikhlas tanpa pamrih. Organisai guru didaerah federal meleburkan diri pada organisasi PGRI sebagai satu-satunya wadah para guru. Dalam kongres PGRI mulai menata kembali organisasi dalm arti yang sebenarnya. PGRI merupakan pecerminan semangat juang para guru sebagai pendidik rakyat dan bangsa.
  1. Konggres PGRI V Desember tahun 1950 di Bandung.
Kongres PGRI yang ke V ini memiliki beberapa hasil, antara lain:
a.       PGRI menetapkan memilih asa Pancasila
b.      Mengusulkan agar Pendidikan Agama di sekolah mulai dibicarakan.
                Pada waktu itu tidak biasa bagi suatu organisasi masyarakat menggunakan asa Pancasila. Karena masyarakat beranggapan bahwa Pancasila adlah Dasar Negara sehingga organisasi hanya mengambil satu atau dua dari sila Pancasila menjadi asas organisasi PGRI dengan berani dalam kongres memilih asas Pancasila sebagai asas organisasi. Selanjutnya PGRI melayani perlihan status sekolah serta guru-gurunya dari daerah federal disesuaikan dengan status sekolah di daerah Republik berdasarkan UU Pokok Pendidikan. Sedangkan guru-gurunya digaji menurut PGRI tahun 1948.

Newer Post Older Post Home

0 comment:

Post a Comment

Apabila blog ini bermanfaat untuk anda, ingin menanyankan sesuatu tentang artikel di blog ini, atau ingin complain, silahkan menulis di form komentar di bawah ini,, terima kasih,, :)

Suka?
1. Klik tombol LIKE diatas,
2. Comment......


TEMAN-TEMAN SEKALIAN BISA TUKERAN LINK DI ATAS SITU ATAU DI SINI UNTUK TUKAR LINK TEXT DAN DI SINI UNTUK TUKAR LINK BANNER
bagi yang telah memasang link pada blog ini, diharapkan mau untuk memasang link pada blog anda, agar adil, tapi apabila link blog saya belum dan tidak terpasang pada blog anda, saya juga akan mencabut link anda, saya rasa itu adil,, terimakasih,,:)